8 TIA MEDIA – Washington, D.C. – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) telah memberikan suara mayoritas untuk membatalkan aturan Internal Revenue Service (IRS) yang mengklasifikasikan entitas kripto, termasuk platform keuangan terdesentralisasi (DeFi), sebagai broker pajak. Aturan ini sebelumnya mewajibkan mereka mengumpulkan data transaksi dan informasi pajak pengguna.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung Selasa (11/3/2025), sebanyak 292 anggota DPR AS menyetujui pembatalan aturan ini, sementara 132 menolaknya. Keputusan ini mengikuti langkah serupa yang diambil Senat AS sebelumnya, yang juga menyetujui resolusi peninjauan kongres untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Alasan Penolakan Aturan IRS
Jason Smith, anggota DPR dari Partai Republik Missouri, menyatakan bahwa aturan IRS dapat membahayakan bisnis kripto di AS dan menghambat inovasi dalam sektor ini. Ia menekankan bahwa aturan tersebut sulit untuk diterapkan karena karakteristik unik DeFi.
“Bursa DeFi tidak sama dengan bursa kripto terpusat atau lembaga keuangan tradisional. DeFi tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang diminta oleh aturan ini,” jelas Smith.
Dukungan terhadap pembatalan aturan IRS juga datang dari 70 anggota Senat AS pekan lalu. Jika Senat kembali menyetujui resolusi ini sesuai prosedur anggaran dan Presiden Donald Trump menandatanganinya, maka IRS akan dilarang mengeluarkan aturan serupa di masa mendatang.
Perdebatan di DPR AS
Sementara itu, anggota DPR dari Partai Demokrat Illinois, Danny Davis, berpendapat bahwa aturan tersebut berasal dari Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan 2021 dan bertujuan untuk mengawasi transaksi aset digital seperti halnya pasar saham.
“Saat seseorang menjual saham melalui broker, broker tersebut wajib melaporkan hasil penjualan kepada pengguna dan IRS. Sistem ini meningkatkan kepatuhan pajak,” ujar Davis.
Namun, Tim Moore dari Partai Republik North Carolina menyatakan bahwa aturan ini justru melampaui maksud awal undang-undang 2021 dan dapat memberikan beban berlebih bagi pengembang perangkat lunak di sektor kripto.
“Regulasi ini membebani inovator Amerika di bidang aset digital dengan persyaratan yang hampir tidak mungkin dipenuhi,” tegas Moore.
Sebaliknya, Lloyd Doggett dari Partai Demokrat Texas menilai bahwa pembatalan aturan IRS ini dapat membuka celah bagi penghindaran pajak oleh individu kaya serta digunakan oleh pelaku kriminal seperti pengedar narkoba dan pendanaan terorisme. Ia juga mengklaim bahwa langkah ini dapat menambah utang nasional sebesar $4 miliar, yang bertentangan dengan janji Presiden Trump untuk mengurangi utang negara.
Implikasi Keputusan DPR AS
Dengan hasil pemungutan suara ini, resolusi pembatalan aturan IRS akan kembali ke Senat untuk persetujuan akhir. Jika lolos, langkah ini akan memberikan kejelasan regulasi bagi sektor DeFi dan memungkinkan inovasi kripto berkembang lebih jauh tanpa hambatan kepatuhan pajak yang tidak realistis.
Selain pemungutan suara terkait aturan IRS, DPR AS juga telah menyetujui resolusi pendanaan pemerintah hingga 30 September 2025 dengan 217 suara setuju dan 213 suara menolak. Resolusi ini kini akan dibahas di Senat.
Kesimpulan
Keputusan DPR AS untuk membatalkan aturan IRS menjadi tonggak penting dalam regulasi kripto di Amerika Serikat. Jika Senat dan Presiden Trump menyetujuinya, maka industri DeFi akan terbebas dari aturan yang dianggap tidak sesuai dengan karakteristik teknologi terdesentralisasi. Dengan demikian, inovasi dalam sektor ini dapat terus berkembang tanpa hambatan regulasi yang berlebihan.
